TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) menghadiri Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 di Kabupaten Inhil, Senin (22/3/2021).

Digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Titi Eko Rahayu SE, MAP.

Bertempat di Aula Lantai 5 Kantor Bupati Inhil, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra H Tantawi Jauhari, Ketua TP-PKK Inhil Hj Zulaikhah Wardan SSos ME, Pokja PUG, Kepala OPD, Camat Tembilahan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sesuai Instruksi Presiden Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Pemda termasuk Kabupaten Inhil melaksanakan pengarusutamaan gender tersebut demi terwujudnya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.

"Kami menyadari bahwa pembangunan responsif gender sangat penting untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, dan kami juga mengakui bahwa dengan adanya Anugrah Parahita Ekapraya ini dapat memotivasi kesungguhan kami Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan pembangunan berbasis gender," kata Bupati mengawali sambutannya.

Upaya Pemkab Inhil terkait perencanaan dan pelaksanaan anggaran responsif gender sudah dilaksanakan melalui kolaborasi dengan seluruh elemen terkait yaitu OPD, Kecamatan dan Desa, serta organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi wanita.

"Anggaran desa cukup besar untuk melaksanakan pembangunan berbasis gender yang telah disosialisasikan kepada fasilitator Kabupaten DMIJ Plus Terintegrasi, tenaga ahli program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 236 Desa/ Kelurahan, mereka akan diberikan Bimtek secara bertahap pada tahun 2021," papar Pemimpin Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini.

Dalam mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Inhil 2018-2023 yakni "Untuk Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat" serta Misi ke-5 yaitu “Meningkatkan Partisipasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan," maka Pemkab Inhil juga melibatkan peran kaum perempuan.

"Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan pada jabatan strategis, yaitu 13% dari 45 anggota DPRD sudah duduk perempuan, pejabat eselon 2, 3, dan 4, serta lurah perempuan, kepala desa perempuan, dan untuk mengakomodir kepentingan dan partisipasi perempuan di desa Badan Permusyawaratan Desa sudah diisi oleh perempuan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir 18,7 % pengurusnya perempuan serta memiliki komisi pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga," urai Bupati.

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Inhil telah disampaikan untuk dilaksanakan di Kabupaten Inhil. Bupati berharap hal ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mencapai tujuan yaitu kesetaraan dan keadilan gender.

"Untuk tahun 2020 kita tahu bahwa Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak sangat luas, baik secara sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia terutama bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan, kelompok rentan. Dampak dari pandemi ini, juga memberikan pengaruh ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan dan kelompok rentan terdampak Covid-19 lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, serta, lanjut usia," terangnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai Amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Bencana, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan upaya perlindungan dalam penanggulangan bencana dengan memprioritaskan kelompok rentan, melalui upaya penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan serta psiko-sosial.

"Kabupaten Inhil melakukan upaya dalam menghadapi wabah tersebut dengan melakukan relokasi anggaran yang kita anggap anggaran itu responsif gender karena terkait kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial, selain itu juga melaksanakan program BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita) yang dilaksanakan sampai ke Kecamatan," pungkas Orang Nomor 1 di Kabupaten Inhil ini.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Inhil mengungkapkan bahwa pengarustamaan gender di Inhil sangat terasa, terbukti dari peran serta perempuan di bidang perekonomian, budaya, dan lainnya.

"PKK ini sasarannya adalah kesejahteraan keluarga, geraknya diawali dari keluarga yang mana dalam keluarga ada perempuan dan laki-laki. Melalui 10 Program Pokok PKK dan dibagi dalam 4 Pokja, hasilnya dinikmati ole keluarga," sebutnya.

Ibunda Kabupaten Inhil ini juga menyatakan bahwa TP-PKK Inhil telah melakukan Pembinaan UP2K yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Selain itu juga telah melakukan pelatihan home industri yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Disdagtri, dan Dekranasda selaku leading sector.

"Untuk kelompok-kelompok home industri ada yang mengolah VCO, dan membuat kue berbahan dasar kelapa yang pernah juga dilakukan pelatihan dari Dinas Perkebunan," tutupnya.

Bupati Indragiri Hilir saat mengikuti penghargaan APE tahun 2020 secara virtual