INDRAGIRI HILIR - Pemerintah Desa (Pemdes) Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pendapatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes yang didirikan tersebut diberi nama Tanjung Raya, yang berkedudukan di Jalan Abdul Gani Desa Pulau Kecil.

Visi dari BUMDes Tanjung Raya ini adalah mewujudkan masyarakat yang adil makmur serta menjadikan masyarakat yang memiliki kepribadian taat kepada aturan agama dan negara. Sedangkan Misinya, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, membangun agribisnis yang berbasis kelompok, memberikan peluang bisnis kepada masyarakat serta memajukan Sumber Daya Alam (SDA).

Tujuannya secara umum, adalah untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. Sedangkan secara khusus, bertujuan membantu kesejahteraan masyarakat dan dapat membuka lapaangan pekerjaan, sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran, membantu perekonomian desa dan menambah PADes.

Untuk jenis kegiatan usaha yang sedang dijalankan BUMDes Tanjung Raya saat ini, yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam, yang memberikan pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara kegiatan usaha yang rencananya akan dikembangkan, yakni Unit Usaha Jasa Fotocopy.

Terkait pengelolaannya, dilakukan oleh pengurus yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/PLK/II/2016 Tangggal 12 Februari 2016 tentang Susunan Kepengurusan BUMDes Tanjung Raya periode 2016-2021 Desa Pulau Kecil, yang terdiri dari Komisaris Muhammad Pawit, Direktur Kastam, Sekretaris Ismail, Bendahara Jumaidah, Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam Jumaidah, Kepalaa Tata Usaha Ismail, Kasir Siti Aisyah, Ketua Dewan Pengawas H Saring, Wakil Ketua H Nawawi dan Sekretaris M Jais.

Untuk diketahui, potensi perekonomian yang ada di Desa Pulau Kecil, diantaranya perkebunan kepala lokal dan sawit, serta pinang.

Bumdes Tanjung Raja Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh gelar musyawarah pertanggungjawaban desa tahun buku 2019