Tembilahan - Dinilai sudah meresahkan dan membawa dampak buruk bagi masyarakat, Pemuda Pancasila (PP) mendesak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menutup gelanggang permainan (Gelper) dan tempat hiburan malam/ karaoke.
Penegasan ini disampaikan mereka saat menggelar aksi damai menuntut penutupan gelper dan tempat hiburan yang diduga dalam oerasionalnya menyimpang dari perizinan yang dimiliki, Kamis (8/8/19).
"Kami menuntut Pemkab Inhil segera menutup gelanggang permainan dan tempat hiburan yang diduga telah menjadi ajang perjudian dan maksiat, ini menyimpang dari izin yang dimiliki mereka. Ini merupakan aspirasi tokoh dan masyarakat yang mengeluh dampak negatif keberadaan tempat ini," teriak Ketua MPC PP Inhil Robby Cahyadi Pranoto SH dalam orasinya di halaman Kantor Bupati Inhil.
Mereka memberikan ultimatum, kalau dalam tempo 3 x 24 jam tidak dilakukan penutupan Gelper dan tempat hiburan tersebut, maka mereka akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk menutupnya.
Aksi mereka di Kantor Bupati Inhil diterima oleh Plt Asisten 3 Pemkab Inhil Sudinoto dan dalam pernyataan akan menyampaikan aspirasi PP ini kepada Bupati Inhil.
"Saya akan sampaikan aspirasi ini kepada bapak Bupati Inhil, karena saat ini beliau masih ada tugas penting di luar daerah," jawabnya.
Dalam kesempatan ini, perwakilan massa PP juga menyerahkan rantai yang diberi gembok sebagai simbol agar menutup Gelper dan tempat hiburan ilegal tersebut.
Massa PP juga menyambangi Kantor DPRD Inhil di Jalan Soebrantas meminta dewan melakukan pengawasan terhadap permasalahan yang menjadi keluhan masyarakat ini.
Kedatangan mereka ke gedung dewan ini disambut Ketua Komis I HM Yusuf Said dan Ketua Komisi IV H Sumardi. Dewan mendukung aksi peninjauan kembali terhadap Gelper dan tempat hiburan bermasalah ini.
"Kami mendukung aspirasi rekan-rekan Pemuda Pancasila ini, nanti kami akan panggil pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini," tegas Yusuf Said.
