TEMBILAHAN - Kebijakan ekspor buah kelapa ke luar negeri yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) yakni dipimpin Penjabat (PJ) Bupati Inhil H.Herman, menuai sorotan di kalangan masyarakat luas.
Pasalnya, tekait eskpor kepala untuk keluar negeri, seolah menjadi angin segar dan harapan yang menjanjikan bagi petani kelapa di Inhil untuk jangka waktu yang panjang.
Lewat kebijakan ekspor kelapa, masyarakat Inhil tentunya sangat mengharapkan adanya kenaikan harga buah kelapa secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bisakah hal itu terjadi?.
Kamis, 21 Februari 2024 lalu, Kebijakan PJ Bupati Inhil yang jadi sorotan masyarakat salah satunya yakni saat melepas secara resmi ekspor perdana kelapa ke luar negeri menggunakan kapal kayu besar bermuatan 200 ton.
Momen itu beriringan dengan kenaikan harga kelapa yang tembus diangka Rp.3.200, dan masyarakat dari berbagai daerah cukup bahagia atas kabar itu.
Beberapa waktu setelah itu, Senin, 11 Maret 2024. Saat awak media melakukan penelusuran ke pelabuhan parit 21 Tembilahan, lokasi dimana PJ Bupati Inhil dan pejabat lainnya hadir ikut melakukan pelepasan perdana ekspor kelapa sebanyak 200 ton, ada beberapa fakta menarik yang akan media ini ungkap.
Fakta pertamanya, sejak pelepasan perdana eskpor kelapa 3 pekan lalu oleh PJ Bupati Inhil, hingga kini Senin 11 Maret 2024 siang, tidak ada aktivitas apapun yang berkaitan dengan bongkar muat untuk ekspor buah kelapa di Pelabuhan itu.
Hal tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan warga setempat saat dijumpai awak media. Marni (nama samaran), ia merupakan seorang wanita dan warga yang kerap beraktivitas di pelabuhan parit 21.
Menurutnya, kapal yang dilepaskan untuk eskpor perdana oleh Pemkab Inhil, beberapa hari sebelum itu tidak ada aktivitas bongkar muat kelapa di pelabuhan parit 21.
"Tidak tau kapal itu dari mana, tiba-tiba ada di pelabuhan dan tidak ada pulak kami liat orang bongkar muat kelapa di pelabuhan ini," ujarnya.
Hal itu yang kemudian dikhawatirkan menimbulkan persepsi liar ditengah masyarakat bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Inhil adalah diduga bertujuan untuk menarik simpatik masyarakat saja (serimonial), dan agar bisa menciptakan citra yang positif kepada masyarakat di Inhil bahwa pemerintah daerah daerah bisa memperjuangkan harga kelapa.
Sementara itu, dibagian ujung pelabuhan ada dua kapal besar bersandar, aktivitas yang sering tampak juga bukan bongkar muat kelapa, melainkan bongkar muat semen dari Jakarta dan sagu yang akan di bawa kembali ke Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Inhil, Indrawansyah menyebutkan bahwa aktifitas ekspor di pelabuhan parit 21 dilakukan terpisah.
"Kalau terkait ekspor kelapa itu kita pisahkan itu salah satu aktivitas kepelabuhanan. Yang aktif melakukan bongkar muat di pelabuhan parit 21 adalah kapal Sagu Sunda Kelapa. Untuk yang keluar negeri itu dari pengumpul kelapa yang berada sekitar pelabuhan parit 21, setiap selesai muat tetap singgah ke pelabuhan parit 21 untuk cek point dan menerima SPB yang diserahkan KSOP," terang Kadis Perhubungan terkait ekspor kelapa.
Disisi yang lain, Perusahaan industri kelapa ternama di Inhil, sudah lebih dulu sukses membuat banyak produk turunan buah kelapa dengan kualitas yang tinggi dan berhasil ekspor keluar negeri dalam produk sudah jadi.
Produksi kelapa butir mentah saja bisa mencapai 5 juta butir perhari dan yang terpenuhi lebih sering tidak mencapai 5 juta butir, Artinya produksi bahan mentah perhari masih ada kuota yang dibutuhkan oleh perusahaan itu.
Produk turunan dari industri kepala itu sukses menembus puluhan pasar mancanegara, lebih kurang ada 80 negara di bagian Asean hingga Eropa yang jadi sasaran marketnya hingga saat ini.
Kalau saja tidak ada ekspor kelapa butir maka diyakini Kabupaten Inhil akan semakin dikenal dengan penghasil kelapa terbaik secara global.
Kebijakan ekspor kelapa tersebut diduga hanya untuk dijadikan alat atau bahan bergening (manuver) kepada perusahaan swasta untuk kemudian agar bisa mendapatkan dukungan politik pada pilkada Kabupaten Inhil 2024 mendatang. Seperti yang diungkapkan ketua IYE Inhil.
"Kalau ekspor kelapa, banyak kok kapal-kapal sebelumnya melakukan ekspor hingga berbagai negara jauh hari sebelum Pemerintah melakukan ekspor, kita menduga ini bagian dari bergening saja kepada industri kelapa untuk nantinya didukung dalam maju Pilkada 2024," ujar Ketua IYE (Indonesia Youth Epicentrum Inhil), Ryan Marta Hudi.
Ditempat yang berbeda, harga kelapa yang diharapkan masyarakat Inhil bisa meningkat seara berkelanjutan setelah adanya kebijakan ekspor kelapa butir, justru berbalik arah menjadi sangat menurun secara drastis.
Seperti informasi yang berhasil awak media ini himpun, untuk di daerah Gaung Anak Serka harga jual kelapa petani hingga ke tokeh hanya tembus diangka Rp.2.800. Sedangkan di daerah Concong harga jual kelapa dari petani ke tokeh hanya diangka 2.700.
Keadaan tersebut tidak relevan dengan kebijakan ekspor kelapa yang dilakukan pemkab Inhil, mestinya ada kepastian harga kepala di Kabupaten Indragiri Hilir, dan tidak terkesan hanya serimonial saja.
Menurut Amrisal Idroes, selaku ketua harian tingkat Nasional untuk Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), saat di konfirmasi awak media dirinya menyebutkan bahwa tidak ada jaminan untuk jangka panjang terkait stabilitas harga kelapa jika dilakukan ekspor kelapa butir ke keluar negeri.
"Ekspor kelapa itu tidak menjamin adanya stabilitas harga kelapa jangka panjang, jangka pendek mungkin iya," ujarnya, Rabu 13 Maret 2024.
Sebenarnya ada banyak konsep yang lebih efektif jika ingin mensejahterakan para petani kelapa, misalnya melakukan pembinaan pada petani tentang bagaimana mengolah bahan baku, pembinaan merawat kebun kelapa hang rusak dan berinisiatif bekerjasama dengan swasta profesional untuk melakukan pembinaan.
"Harga kelapa itu ditentukan harga minyak goreng dunia, Ekspor kelapa butir ke luar negeri selama negara luar itu masih membutuhkan bahan baku tidak jadi masalah, jika kelapa mereka banjir kita akan diabaikan begitu saja," tutupnya.
