RIAUPEDIA.COM - Dalam Rapat Paripurna tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah seputar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2021, Penyertaan Modal Daerah kepada BPR Gemilang serta Perubahan Peraturan tentang Badan Musyawarah Desa. DPRD Inhil menyoroti dan mempertanyakan kembali tidak maksimalnya perjalanan proyek pembangunan yang tertuang dalam APBD tahun 2022, padahal anggaran sudah disahkan per 30 November 2021.
"Sudah 7 bulan sejak APBD tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan, sementara banyak paket proyek yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan tidak ada progres sama sekali, sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun tahun sebelumnya," ungkap DR H Ferryandi ST MM MT, Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin 27 Juni 2022.
Lebih jauh, Ferryandi menegaskan bahwa mendahulukan pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak masih sebatas slogan, kita melihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Inhil akibat hancurnya infrastruktur dan anjloknya harga komoditi andalan, seperti Sawit, Kelapa Rakyat dan Pinang, serta diperparah tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat.
"Dengan anjloknya komoditi Sawit dari Rp3200 menjadi Rp200,- Kelapa Rakyat dari Rp 3000 jadi Rp 1700 dan Pinang dari harga Rp 12.000 anjlok jadi Rp 4000,-. Harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain," papar Ferryandi.
Katanya lagi, DPRD atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton berupaya mengesah APBD sebelum tahun berjalan, agar bisa dilaksanakan pada awal awal tahun.
"Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditi perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan kesusahan, karena anjloknya harga komoditi, para petani dan buruh tani seharusnya tidak sampai menganggur kalau ada pekerjaan pembangunan. Untuk itulah kita berupaya sekuat tenaga agar APBD sebagai penstimulus ekonomi kita sah secepat mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat kita, karena kalau ekonomi drop, kerawanan sosial juga akan meningkat," jelas Politisi Partai Golkar Inhil ini.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, H Syamsuddin Itu dalam kesempatan itu menyatakan bahwa apa yang manjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD merupakan seperti penyampaian Ketua DPRD, H Ferryandi adalah hal sebenarnya.
"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ketua tadi, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat kita harus berkorban, karena pada dasarnya Inhil adalah tumpah darah kita bersama, mari kita bangun dengan sekuat tenaga, mari kita kurangi kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial," kata Syamsuddin Uti yang disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna.(Advetorial)
