Pekanbaru - Gubernur Riau Syamsuar mengakui hingga kini roda pemerintahan Provinsi Riau belum bisa berjalan sesuai harapan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terganggunya roda pemerintahan.
Salah satu sebabnya perubahan nomenklatur baru dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang belum terisi semua.
Dimana pada tahun 2019 pihaknya telah mengadakan evaluasi terhadap 25 pejabat tinggi pratama yang telah diselesaikan proses assessmentnya oleh tim panitia seleksi. Hasilnya telah diserahkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun pihaknya belum menerima hasil assessment dari KASN.
“Yah karena kami ini, walau bagaimana pun KASN ini bagian dari pemerintahan kita, dalam hal penempatan pejabat harus mendapatkan persetujuan mereka. Sampai saat ini kita belum mendapatkan hasilnya, dan Riau terganggu. Tapi tidak hanya kita saja, daerah lain juga,” jelas Gubri.
Selain menunggu hasil assessment pejabat eselon II dari KASN, gubernur Riau juga masih menyusun jabatan pejabat eselon III dan IV untuk tahap kedua. Sebelumnya telah dilantik ratusan pejabat eselon III dan IV untuk mengisi posisi di SOTK yang baru dan juga yang lama.
“Tak banyak lagi nih, nanti ada lagi di bulan Februari ini dilanjutkan,” katanya.
Akibat dari lambatnya hasil assessment tersebut, banyak kepala OPD enggan untuk mengomentari setiap kegiatan yang dijalankan. Karena sampai saat ini belum jelas jabatan definitif setelah dilakukannya assessment. Apalagi saat ini ada SOTK baru yang harus dikukuhkan sehingga bisa menjalankan kegiatan.
“Kami saat ini tiarap dulu, belum jelas kemana ditempatkan. Kegiatan yang kami jalankan baru sebatas kegiatan wajib saja, kalau yang lain belum,” ujar salah seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Tidak hanya jabatan pejabat eselon II, tapi juga jabatan pejabat eselon III dan IV, masih banyak yang kosong.
Sumber : riausky.com
