Pekanbaru -Pemerintah Provinsi Riau menggelar Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2019 dalam rangka antisipasi kondisi kamtibmas Provinsi Riau menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024, Rabu (16/10/2019).

Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi ini dihadiri oleh Unsur Forkopimda Provinsi Riau, Bupati, Walikota se-Provinsi Riau beserta jajaran Unsur Forkopimda Kabupaten Kota.

Bertempat di salah satu hotel ternama di Pekanbaru, rapat ini mengusung tema "Memanfaatkan Koordinasi dan Sinergi Gubernur dengan Instansi Vertikal, Forkopimda, dan Bupati, Walikota Guna Antisipasi Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesiapan Antisipasi Kondisi Kamtibmas Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 serta Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020."

Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Drs H Chairul Riski MS MP selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengatakan tujuan acara ini adalah terciptanya sinergitas antara Instansi Vertikal, Forkopimda, dan Bupati/ Walikota guna antisipasi keamanan dan ketertiban menjelang pelantikan kepala negara, serta memantapkan pelaksanaan pilkada serentak Provinsi Riau tahun 2020.

Gubernur Riau menyebut rapat tersebut dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan masyarakat yang kemungkinan terjadi saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Karena itu dibutuhkan kerjasama kita semua untuk menciptakan suasana yang aman dan damai," kata Syamsuar.

Gubernur mengatakan, salah satu bentuk potensi kerawanan tersebut antara lain bentrok antara massa pendukung pasangan, aksi unjuk rasa terhadap kebijakan pemerintahan dan lain sebagainya.

"Untuk itu kita tetap berupaya menginginkan suasana yang aman dan damai saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan juga tentunya sesudah pelantikan. Saya berharap dengan adanya berbagai permasalahan dan potensi konflik itu dapat ditangani secara cepat dan tepat," terangnya.

Sementara itu, Bupati Inhil, Drs HM Wardan MP pada rapat tersebut memaparkan beberapa langkah dan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemkab Inhil.
Langkah awal yang diambil, kata Bupati, ialah melakukan koordinasi dan rapat Forkopimda dengan tokoh masyarakat dalam menjaga hubungan yg humanis.

"Alhamdulillah Pemda dan Muspida memiliki komunikasi yang baik selama ini di dalam mengambil kebijakan Nasional maupun Kabupaten. Muspida dan masyarakat telah membentuk salah satu nya forum umara," jelas Wardan.

Untuk masalah karhutla, dilaporkannya, lahan gambut di Inhil terdiri dari sekitar 80 persen. Bupati mengutarakan lahan yang terbakar bukan lahan produktif, tetapi lahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dan perusahaan.

Pada kesempatan tersebut Bupati Wardan mengajak Gubernur dan Unsur Forkopimda Provinsi Riau untuk melakukan pemantauan langsung titik api melalui udara, jika memungkinkan pemantauan akan dilakukan sampai perbatasan Provinsi Riau.

"Kalau Pak Gubernur dan Pak Danrem juga Pak Kapolda tidak ada kesibukan, rencananya pada minggu depan bisa kita lakukan pemantauan dari udara sehingga dapat melihat secara langsung kondisi karhutla Kabupaten Inhil," pungkasnya.

Hal tersebut disampaikan Bupati sebagai bentuk keseriusan Pemkab Inhil dalam penanganan  kabut asap. 

Pada rapat itu, Bupati didampingi Dandim 0314 Inhil, Kapolres Inhil, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Kepala Kesbangpol Inhil, dan Kakan Satpol PP Inhil.