RIAUPEDIA.COM - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Drs H Eddiwan Shasby MM menyambangi Kantor BKSDA Wilayah II Batam.

Selain itu, rombongan yang terdiri dari Kepala Bidang (Kabid) Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran M Ridwan, serta Kepala Seksi (Kasi) Penyelamatan dan Evakuasi Rudi Indraputra ini juga mendatangi Kantor PT PJK (Perkasa Jagat Kurnia) Batam yang bergerak dalam pengelola penangkaran buaya di Pulau Bulan.

Mengawali diskusinya pada kegiatan tersebut, Kepala DPKP Inhil Drs H Eddiwan Shasby MM memaparkan tentang kondisi geografis wilayah Kabupaten Inhil, serta yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pihaknya saat ini, seperti penyelamatan dan evakuasi satwa liar (buaya, harimau, ular, biawak, tawon) yang sering menjadi komplik antara hewan dan manusia, serta menyebabkan korban luka hingga meninggal dunia, khususnya terhadap buaya dan harimau yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Ini harus segera dicarikan solusi, mengingat satwa ini termasuk satwa yang harus dilindungi," ujar Eddiwan seraya menjelaskan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh DPKP Inhil, seperti mengevakuasi dan mengembalikan kehabitatnya atau menempatkan di kebun binatang di Kota Pekanbaru, serta membuat tempat penampungan sementara sebelum dijemput oleh BKSDA Rengat.

Lebih jauh dipaparkannya, berdasarkan data tahun 2021, ada sebanyak 112 satwa dan orang yang dilakukan penyelamatan serta evakuasi oleh DPKP Inhil, diantaranya terdapat 5 ekor buaya yang selanjutnya dikoordinasikan ke BKSDA Rengat wilayah I untuk dikembalikan kehabitatnya, namun masih terdapat kendala sesungguhnya karena BKSDA Riau belum memiliki tempat penampungan atau penangkaran dan habitat yang seharusnya ada.

Oleh karena itu, DPKP Inhil melakukan koordinasi bersama BKSDA Wilayah II Kepri. Dimana, di Kepri ada tempat penangkaran, yakni PT PJk ( Perkasa jagat kurnia) di Pulau Bulan.

"Usai kita berkunjung ke BKSDA Batam, kita diajak menemui Pak Tomi selaku pengelola penangkaran buaya di Pulau Bulan. Berbagai pengalaman yang cukup berarti kita dapat selama diskusi berlangsung, seperti yang terkait dengan regulasi, penyiapan lahan yang dibutuhkan sekitar 5 Ha, kajian studi, populasi sampai kepengurusan ke Lippi, serta peternakan babi untuk makan buaya," terang Eddiwan.

Selanjutnya, koordinasi dengan BKSDA Wilayah II Batam dengan DPKP Inhil diharapkan dapat terus ditindaklanjuti terutama dalam persoalan evakuasi buaya, SOP, perawatan/penanganan komplik buaya dan penampungan sementara.